| |
 ilustrasi |
Di Jurang Mangu Barat, Pondok Aren, diduga lurah setempat melakukan tindakan "intervensi" hak pilih terhadap para RT agar memilh salah satu calon.
Dari informasi yang beredar dan ditelusuri Berita8.com sejak dua hari ini sampai Rabu (6/10/2010) ada beberapa ketua RT setempat di "intervensi" untuk mendukung salah satu calon oleh Kunen, Lurah Jurang Mangu Barat.
Bahkan bukan hanya ketua RT saja, tapi istri ketua RT juga ditanyai oleh beberapa oknum kelurahan terkait adanya hak pilih.
Bukan hanya di wilayah Jurang Mangu Barat diduga di setiap keluarahan wilayah Pondok Aren juga para ketua RT mengeluh.
Kejadian ini bermula saat salah satu pasangan calon wakil walikota Andre Taulany bersilaturahmi dengan warga di kelurahan tersebut Minggu lalu yang diundang oleh warga setempat.
"Saya ditanya acara siapa, dirumah siapa, kok bisa datang dia (calon)," kata RT Manan salah satu ketua RT yang secara halus dipanggil ke Kantor Kelurahan, Rabu (6/10/2010) di Jurang Mangu Barat.
Menurut RT Manan saat ditanyai oleh pejabat lurah tersebut, dia mengakui adanya acara itu dan atas undangan warga, tapi yang aneh kenapa mesti ditanya-tanya dan seolah-olah melarang untuk memilih pasangan tersebut.
Sementara itu, sebelumnya saat dikonfirmasi melalui telpon, Selasa malam (5/10/2010) pukul 22.30 Wib, Lurah Kunen mambantah telah mengintervensi serta memanggil beberapa pengurus RT atas acara tersebut.
"Tidak ada panggilan khusus terhadap para RT atas acara itu," katanya dengan nada sedikit tersengal.
Dia juga membantah mengintruksikan para RT untuk memilih salah satu calon.(Fz/Do/Son)
PAK ADMIN YTH,
BalasHapusMOHON ORANG YANG MENGAKU PAKAR LINGKUNGAN DARI IPB BERNAMA SURJONO HADI SUTJAHJO INI DITELITI LAGI KEAHLIANNYA KARENA DIA BUKAN AHLI DARI IPB SOAL LINGKUNGAN. DIA AHLI PEMULIAAN PADI DARI AGRONOMI IPB. ITU YANG BENAR.
STATUS YANG TIDAK RELEVAN DENGAN PERNYATAANNYA DAN SEBAGAI NARA SUMBER DI METRO TV SEBAIKNYA DIREMOVE SAJA, APALAGI MENGATASNAMAKAN SUATU PERGURUAN TINGGI TERHORMAT SEPERTI IPB
TERIMAKASIH
PAK ADMIN YTH,
BalasHapusMOHON ORANG YANG MENGAKU PAKAR LINGKUNGAN DARI IPB BERNAMA SURJONO HADI SUTJAHJO INI DITELITI LAGI KEAHLIANNYA KARENA DIA BUKAN AHLI DARI IPB SOAL LINGKUNGAN. DIA AHLI PEMULIAAN PADI DARI AGRONOMI IPB. ITU YANG BENAR.
STATUS YANG TIDAK RELEVAN DENGAN PERNYATAANNYA DAN SEBAGAI NARA SUMBER DI METRO TV SEBAIKNYA DIREMOVE SAJA, APALAGI MENGATASNAMAKAN SUATU PERGURUAN TINGGI TERHORMAT SEPERTI IPB
TERIMAKASIH
PAK ADMIN YTH,
BalasHapusMOHON ORANG YANG MENGAKU PAKAR LINGKUNGAN DARI IPB BERNAMA SURJONO HADI SUTJAHJO INI DITELITI LAGI KEAHLIANNYA KARENA DIA BUKAN AHLI DARI IPB SOAL LINGKUNGAN. DIA AHLI PEMULIAAN PADI DARI AGRONOMI IPB. ITU YANG BENAR.
STATUS YANG TIDAK RELEVAN DENGAN PERNYATAANNYA DAN SEBAGAI NARA SUMBER DI METRO TV SEBAIKNYA DIREMOVE SAJA, APALAGI MENGATASNAMAKAN SUATU PERGURUAN TINGGI TERHORMAT SEPERTI IPB
TERIMAKASIH
PAK ADMIN YTH,
BalasHapusMOHON ORANG YANG MENGAKU PAKAR LINGKUNGAN DARI IPB BERNAMA SURJONO HADI SUTJAHJO INI DITELITI LAGI KEAHLIANNYA KARENA DIA BUKAN AHLI DARI IPB SOAL LINGKUNGAN. DIA AHLI PEMULIAAN PADI DARI AGRONOMI IPB. ITU YANG BENAR.
STATUS YANG TIDAK RELEVAN DENGAN PERNYATAANNYA DAN SEBAGAI NARA SUMBER DI METRO TV SEBAIKNYA DIREMOVE SAJA, APALAGI MENGATASNAMAKAN SUATU PERGURUAN TINGGI TERHORMAT SEPERTI IPB
TERIMAKASIH
PAK ADMIN YTH,
BalasHapusMOHON ORANG YANG MENGAKU PAKAR LINGKUNGAN DARI IPB BERNAMA SURJONO HADI SUTJAHJO INI DITELITI LAGI KEAHLIANNYA KARENA DIA BUKAN AHLI DARI IPB SOAL LINGKUNGAN. DIA AHLI PEMULIAAN PADI DARI AGRONOMI IPB. ITU YANG BENAR.
STATUS YANG TIDAK RELEVAN DENGAN PERNYATAANNYA DAN SEBAGAI NARA SUMBER DI METRO TV SEBAIKNYA DIREMOVE SAJA, APALAGI MENGATASNAMAKAN SUATU PERGURUAN TINGGI TERHORMAT SEPERTI IPB
TERIMAKASIH
Awal Yang Baik Pemerintahan SBY Yang Kedua, Terlibat Skandal Century ? : Airin Rachmi Diany
BalasHapusPresiden SBY sudah menegaskan tak akan mencampuri urusan Bank Century, sebab itu wilayah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Bank Indonesia. Apakah ini indikasi bahwa sebenarnya SBY mengetahui soal pengucuran dana Rp 6,7 triliun sebagai ‘penyelamatan’ bank bodong itu?Konfirmasi langsung dari Mensesneg yang menyatakan bahwa Presiden SBY menerima laporan dari Menkeu soal Bank Century pada 13 November 2008, di tengah kehadiran presiden dalam pertemuan G-20 di Washington, AS. Pertanyaan publik: Apakah SBY tahu soal Bank Century dan memberikan perintah untuk menyuntik dana itu?Kalaupun SBY mengizinkan dan memberi perintah atas hal ini, sebenarnya patut dipahami karena beberapa alasan.
Pertama, para deposan besar yang digosipkan di komunitas perbankan adalah Sampoerna dan Hartati Murdaya. Sumber internal yang tidak dapat dikonfirmasi menyatakan bahwa Sampoerna punya penempatan per November 2008 sekitar Rp 1.895 miliar, sedangkan Hartati punya hanya sekitar Rp 321 miliar.Seperti diketahui keduanya adalah penyumbang logistik SBY dalam Pemilu 2009. Sampoerna sejak beberapa tahun lalu mendanai penerbitan salah satu koran nasional yang menjadi corong SBY, sedangkan Hartati merupakan host tetap acara-acara besar SBY di Kemayoran. Amat wajar bila sumbangan mereka tidak hanya sebatas hal tersebut di atas, apalagi pada saat itu waktu menjelang pileg 2009.
Kedua, dengan peran PPATK dan aturan soal pencucian uang yang semakin ketat, maka cara paling mudah untuk ‘mengesahkan’ sumbangan demi kepentingan pemilu bagi SBY adalah dengan skema Bank Century ini. Dengan suntikan dana dari LPS, maka deposan besar dapat menarik uangnya dari Bank Century.Dengan sedikit cara pencucian dapat diatur agar seolah-olah memang ada placement besar di masa lalu oleh para deposan besar ini di Bank Century, lalu ditarik oleh mereka dan disalurkan sebagai dana pemilu. Praktek yang berbeda tapi dalam skema ketrampilan yang mirip adalah cessie Bank Bali pada masa lalu, ketika kekuasaan menarikkan deposito (atau tagihan) mendapatkan fee yang waktu itu akan digunakan Golkar oleh Akbar Tandjung.
Jadi apakah SBY mengetahui dari awal soal Bank Century ini?Jika kita membaca tulisan di atas, nampak ada indikasi kuat SBY juga mengetahui, bahkan ‘mungkin’ menyetujui bail-out Bank Century. Tidak mungkin Menteri Keuangan, walaupun didukung Bank Indonesia, berani membuat kebijakan seperti itu tanpa persetujuan presiden. Apalagi, kemungkinan besar Wapres Jusuf Kalla tidak setuju. Tentu, dalam teori bargaining power, Sri Mulyani mau berhadapan dengan wapres karena dia telah didukung oleh presiden.
Awal Yang Baik Pemerintahan SBY Yang Kedua, Terlibat Skandal Century ? : Airin Rachmi Diany
BalasHapusPresiden SBY sudah menegaskan tak akan mencampuri urusan Bank Century, sebab itu wilayah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Bank Indonesia. Apakah ini indikasi bahwa sebenarnya SBY mengetahui soal pengucuran dana Rp 6,7 triliun sebagai ‘penyelamatan’ bank bodong itu?Konfirmasi langsung dari Mensesneg yang menyatakan bahwa Presiden SBY menerima laporan dari Menkeu soal Bank Century pada 13 November 2008, di tengah kehadiran presiden dalam pertemuan G-20 di Washington, AS. Pertanyaan publik: Apakah SBY tahu soal Bank Century dan memberikan perintah untuk menyuntik dana itu?Kalaupun SBY mengizinkan dan memberi perintah atas hal ini, sebenarnya patut dipahami karena beberapa alasan.
Pertama, para deposan besar yang digosipkan di komunitas perbankan adalah Sampoerna dan Hartati Murdaya. Sumber internal yang tidak dapat dikonfirmasi menyatakan bahwa Sampoerna punya penempatan per November 2008 sekitar Rp 1.895 miliar, sedangkan Hartati punya hanya sekitar Rp 321 miliar.Seperti diketahui keduanya adalah penyumbang logistik SBY dalam Pemilu 2009. Sampoerna sejak beberapa tahun lalu mendanai penerbitan salah satu koran nasional yang menjadi corong SBY, sedangkan Hartati merupakan host tetap acara-acara besar SBY di Kemayoran. Amat wajar bila sumbangan mereka tidak hanya sebatas hal tersebut di atas, apalagi pada saat itu waktu menjelang pileg 2009.
Kedua, dengan peran PPATK dan aturan soal pencucian uang yang semakin ketat, maka cara paling mudah untuk ‘mengesahkan’ sumbangan demi kepentingan pemilu bagi SBY adalah dengan skema Bank Century ini. Dengan suntikan dana dari LPS, maka deposan besar dapat menarik uangnya dari Bank Century.Dengan sedikit cara pencucian dapat diatur agar seolah-olah memang ada placement besar di masa lalu oleh para deposan besar ini di Bank Century, lalu ditarik oleh mereka dan disalurkan sebagai dana pemilu. Praktek yang berbeda tapi dalam skema ketrampilan yang mirip adalah cessie Bank Bali pada masa lalu, ketika kekuasaan menarikkan deposito (atau tagihan) mendapatkan fee yang waktu itu akan digunakan Golkar oleh Akbar Tandjung.
Jadi apakah SBY mengetahui dari awal soal Bank Century ini?Jika kita membaca tulisan di atas, nampak ada indikasi kuat SBY juga mengetahui, bahkan ‘mungkin’ menyetujui bail-out Bank Century. Tidak mungkin Menteri Keuangan, walaupun didukung Bank Indonesia, berani membuat kebijakan seperti itu tanpa persetujuan presiden. Apalagi, kemungkinan besar Wapres Jusuf Kalla tidak setuju. Tentu, dalam teori bargaining power, Sri Mulyani mau berhadapan dengan wapres karena dia telah didukung oleh presiden.
Awal Yang Baik Pemerintahan SBY Yang Kedua, Terlibat Skandal Century ? : Airin Rachmi Diany
BalasHapusPresiden SBY sudah menegaskan tak akan mencampuri urusan Bank Century, sebab itu wilayah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Bank Indonesia. Apakah ini indikasi bahwa sebenarnya SBY mengetahui soal pengucuran dana Rp 6,7 triliun sebagai ‘penyelamatan’ bank bodong itu?Konfirmasi langsung dari Mensesneg yang menyatakan bahwa Presiden SBY menerima laporan dari Menkeu soal Bank Century pada 13 November 2008, di tengah kehadiran presiden dalam pertemuan G-20 di Washington, AS. Pertanyaan publik: Apakah SBY tahu soal Bank Century dan memberikan perintah untuk menyuntik dana itu?Kalaupun SBY mengizinkan dan memberi perintah atas hal ini, sebenarnya patut dipahami karena beberapa alasan.
Pertama, para deposan besar yang digosipkan di komunitas perbankan adalah Sampoerna dan Hartati Murdaya. Sumber internal yang tidak dapat dikonfirmasi menyatakan bahwa Sampoerna punya penempatan per November 2008 sekitar Rp 1.895 miliar, sedangkan Hartati punya hanya sekitar Rp 321 miliar.Seperti diketahui keduanya adalah penyumbang logistik SBY dalam Pemilu 2009. Sampoerna sejak beberapa tahun lalu mendanai penerbitan salah satu koran nasional yang menjadi corong SBY, sedangkan Hartati merupakan host tetap acara-acara besar SBY di Kemayoran. Amat wajar bila sumbangan mereka tidak hanya sebatas hal tersebut di atas, apalagi pada saat itu waktu menjelang pileg 2009.
Kedua, dengan peran PPATK dan aturan soal pencucian uang yang semakin ketat, maka cara paling mudah untuk ‘mengesahkan’ sumbangan demi kepentingan pemilu bagi SBY adalah dengan skema Bank Century ini. Dengan suntikan dana dari LPS, maka deposan besar dapat menarik uangnya dari Bank Century.Dengan sedikit cara pencucian dapat diatur agar seolah-olah memang ada placement besar di masa lalu oleh para deposan besar ini di Bank Century, lalu ditarik oleh mereka dan disalurkan sebagai dana pemilu. Praktek yang berbeda tapi dalam skema ketrampilan yang mirip adalah cessie Bank Bali pada masa lalu, ketika kekuasaan menarikkan deposito (atau tagihan) mendapatkan fee yang waktu itu akan digunakan Golkar oleh Akbar Tandjung.
Jadi apakah SBY mengetahui dari awal soal Bank Century ini?Jika kita membaca tulisan di atas, nampak ada indikasi kuat SBY juga mengetahui, bahkan ‘mungkin’ menyetujui bail-out Bank Century. Tidak mungkin Menteri Keuangan, walaupun didukung Bank Indonesia, berani membuat kebijakan seperti itu tanpa persetujuan presiden. Apalagi, kemungkinan besar Wapres Jusuf Kalla tidak setuju. Tentu, dalam teori bargaining power, Sri Mulyani mau berhadapan dengan wapres karena dia telah didukung oleh presiden.